HUBUNGAN ANTARA NEGARA,AGAMA DAN PANCASILA

AINI SWASTIKA RANNY

15840051/AKUNTANSI SYARIAH B

TUGAS PANCASILA MATERI HUBUNGAN ANTARA PANCASILA,AGAMA, DAN NEGARA

Hubungan Negara, Agama dan Pancasila sudah tertulis dalam UUD 1945 “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” [Pasal 29 ayat (1) UUD 1945] serta penempatan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai sila pertama dalam Pancasila mempunyai beberapa makna, yaitu: Pertama, Pancasila lahir dalam suasana kebatinan untuk melawan kolonialisme dan imperialisme, sehingga diperlukan persatuan dan persaudaraan di antara komponen bangsa. Sila pertama dalam Pancasila ”Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi faktor penting untuk mempererat persatuan dan persaudaraan, karena sejarah bangsa Indonesia penuh dengan penghormatan terhadap nilai-nilai ”Ketuhanan Yang Maha Esa.” Kerelaan tokoh-tokoh Islam untuk menghapus kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” setelah “Ketuhanan Yang Maha Esa” pada saat pengesahan UUD, 18 Agustus 1945, tidak lepas dari cita-cita bahwa Pancasila harus mampu menjaga dan memelihara persatuan dan persaudaraan antar semua komponen bangsa. Ini berarti, tokoh-tokoh Islam yang menjadi founding fathers bangsa Indonesia telah menjadikan persatuan dan persaudaraan di antara komponen bangsa sebagai tujuan utama yang harus berada di atas kepentingan primordial lainnya. Kedua, Seminar Pancasila ke-1 Tahun 1959 di Yogyakarta berkesimpulan bahwa sila ”Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah sebab yang pertama atau causa prima dan sila ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” adalah kekuasaan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk melaksanakan amanat negara dari rakyat, negara bagi rakyat, dan negara oleh rakyat. Ini berarti, ”Ketuhanan Yang Maha Esa” harus menjadi landasan dalam melaksanakan pengelolaan negara dari rakyat, negara bagi rakyat, dan negara oleh rakyat. Ketiga, Seminar Pancasila ke-1 Tahun 1959 di Yogyakarta juga berkesimpulan bahwa sila ”Ketuhanan Yang Maha Esa” harus dibaca sebagai satu kesatuan dengan sila-sila lain dalam Pancasila secara utuh. Hal ini dipertegas dalam kesimpulan nomor 8 dari seminar tadi bahwa: Pancasila adalah (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia (berkebangsaan) yang berkerakyatan dan yang berkeadilan sosial; (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia (berkebangsaan), yang berkerakyatan dan yang berkeadilan sosial; (3) Persatuan Indonesia (kebangsaan) yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan dan berkeadilan sosial; (4) Kerakyatan, yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia (berkebangsaan) dan berkeadilan sosial; (5) Keadilan sosial, yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang bepersatuan Indonesia (berkebangsaan) dan berkerakyatan. Ini berarti bahwa sila-sila lain dalam Pancasila harus bermuatan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sebaliknya Ketuhanan Yang Maha Esa harus mampu mengejewantah dalam soal kebangsaan (persatuan), keadilan, kemanusiaan, dan kerakyatan. Keempat, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” juga harus dimaknai bahwa negara melarang ajaran atau paham yang secara terang-terangan menolak Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti komunisme dan atheisme. Karena itu, Ketetapan MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme Leninisme masih tetap relevan dan kontekstual. Pasal 29 ayat 2 UUD bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing …” bermakna bahwa negara hanya menjamin kemerdekaan untuk beragama. Sebaliknya, negara tidak menjamin kebebasan untuk tidak beragama (atheis). Kata “tidak menjamin” ini sudah sangat dekat dengan pengertian “tidak membolehkan”, terutama jika atheisme itu hanya tidak dianut secara personal, melainkan juga didakwahkan kepada orang lain. III. Prinsip Ketuhanan dalam Kehidupan Bernegara Prinsip Ketuhanan berangkat dari keyakinan bahwa tindakan setiap manusia, termasuk dalam mengelola bangsa dan negara akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Ini berarti setiap tindakan manusia, baik yang bersifat personal maupun bersifat kenegaraan, berdimensi ke-Tuhan-an atau berdimensi ibadah. Prinsip Ketuhanan juga berarti bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan yang dilahirkan untuk mengemban tugas sebagai khalifah (wakil Tuhan, pengelola alam semesta) di bumi dengan tugas utama mengelola alam sedemikian rupa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama seluruh umat manusia dan segenap mahluk hidup, serta untuk menjaga kesinambungan alam itu sendiri. Jika konsekuen dengan “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” maka sudah barang tentu negara tidak akan memberikan toleransi dan kesempatan kepada setiap aparatusnya (pejabat negara, pegawai negri sipil, pegawai BUMN/BUMD, anggota TNI, anggota Polri, dan lainnya) melakukan penyalahgunaan kekuasaan, seperti: pelanggaran hak asasi manusia, tindak pidana korupsi, kerusakan lingkungan, konflik horizontal, dan hal-hal destruktif lainnya yang menimbulkan ketidakadilan dan kerusakan, yang justru bertentangan dengan hakekat ajaran agama dan tujuan negara didirikan.Walaupun Indonesia merupakan negara yang majemuk, dari segisuku, agama, dan terdiri dari pulau-pulau yang tersebar, namun belajar dari pengalaman sejarah sejak kemerdekaan, peran negara dalam penciptaan iklim demokrasi dan persatuan bangsa, walaupun melalui aneka tantangan, tetapi masih merupakan salah satu modal bagi pembangunan yang berkelanjutan. Posisi negara yang relatif kuat dalam menghadapi masyarakat sipil yang dinamis dan majemuk merupakanaspek strategis yang dibutuhkan bagi pembangunan. Jadi hubungan antara negara, agama dan pancasila sangat berkaitan dan mungkin tidak dapat dilepaskan karena negara tanpa dasar negara yaitu pancasila tidak akan dapat tumbuh seperti ini dan pertumbuhan negara yang sangat pesat saat ini tidak akan maju tanpa adanya landasan agama yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Nilai-nilai agama dalam membangun bangsa : Nilai-nilai keagamaan merupakaan unsur utama pembangunan bangsa sehingga harus tetap dipertahankan dan dikembangkan, Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Ajaran agama juga merupakan unsur pembentuk karakter generasi muda, tidaknya suatu negara tergantung bangsanya, terutama para generasi muda yang lebih dominan mewarnai kehidupan bangsa. Agama mampu menjadikan generasi muda tersebut terhindar dari hal-hal buruk. Agama sebagai tiang dalam berbangsa dan bernegara tanpa agama dalam membangun bangsa tidak akan dapat maksimal karena agama yang membuat adanya keyakikan dalam hidup untuk membangun bangsa.

Nilai- nilai pancasila dalam membangun bangsa : Pancasila merupakan dasar negara yang sangat penting dalam kelangsungan berbangsa dan bernegara. Nilai dalam pancasila sangat banyak untuk diterapkan dalam membangun bangsa. Secara keseluruhan pancasila merupakan landasan utama dalam membangun bangsa. Dan sila-sila dalam pancasila dapat diterapkan da merupakan nilai-nilai utama dalam membangun bangsa. Nilai yang ada dalam pancasila menjadikan dasar sebagai tingkah laku dalam merbangsa, seperti halnya dalam mengambil keputusan dalam kebijakan negara yang bertujuan untuk mensejahterakan dan menjadikan bangsa ini menjadi lebih baik lagi.

Nilai-nilai negara dalam mebangun bangsa :Negara merupakan bagian utama dalam pembangunan bangsa. Negara sebagai media penyaluran untuk membangun bangsa. Tanpa negara bangsa tidak dapat dibangun karena nilai negara sangat menjadi acuan dalam membangun bangsa. Negara adalah elemen penting dalam sebuah kehidupan di suatu bangsa.